PETINGNYA TRANSPARANSI DAN KONTROL PUBLIK DALAM MEMBRANTAS MAKELAR KASUS.
Berbagai jenis kejahatan kerah putih belakangan muncul kepermukaan, semua terlihat gamblang yang ironisnya dilakukan oleh para pejabat penegak hukum yang sepatutnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di negeri ini. Publikpun dibuat bertanya- tanya tentang nasib negeri ini. Mereka dibuat muak oleh berbagai jenis kejahatan kerah putih yang melibatkan segala komponen- komponen penting di negeri ini baik pejabat tinggi pemerintah maupun para Pejabat penegak hukum di negeri ini. Aksi sosial sebagai keprihatinan pun bermunculan, tetapi semuannya hanya berlalu tanpa adanya hasil yang nyata.
Praktek- praktek kejahatan tersebut adalah sebuah ironi dari apa yang digembor- gembor elit-elit selama ini. Semuanya hanya wacana tanpa tindakan yang konkret. Mereka bersama- sama menkebiri rakyat demi kepentingan mereka. Kejahatan-kejahatan tersebut umumnya nyata dirasakan oleh publik namun sulit dibuktikan keberadaanya selama ini, apalagi kalau bukan karena adanya prkatek-praktek hitam yang dilakukan oleh beberapa oknum penting pejabat penegak hukum di negeri ini, lagi-lagi masalah uang yang berjumlah milyaran yang menjadi alasan penting bagi merka untuk bekerjasama melakukan kejahatan-kejahatan public yang merugikan keungan negera yang berjumlah tidak sedikit, yang sebenarnya cukup memberi makan jutaan penduduk miskin di negeri tercinta ini.
Makelar kasus adalah salah satu istilah yang belakangan menjadi perbincangan luas di negeri ini. Saking pentingnya istilah tersebut bukan hanya menjadi perbicangan hangat di media cetak maupun di media televise akhir-akhir ini tetapi menjadi sebuah topik hangat bagi seluruh rakyat negeri ini. Sungguh memprihatinkan, raktyat di buat geleng-geleng kepala seolah-olah tidak percaya dengan apa yang mereka liat dan mereka rasakan selama ini. Uang milyaran bahkan triliunan Rupiah dengan mudahnya diselewengkan penggunaannya. Dan yang paling memprihatinkan para pejabat penegak hukum yang sepatutnya punya tagung jawab untuk menjebloskan mereka kepenjara malahan menjadi mediator penting untuk menghindarkan mereka dari jerat hukum yang maksimal, apalagi kalau bukan masalah bagi-bagi duit. Oknum para pajebat tersebut dibutakan oleh uang haram hasil korupsi yang jumlahnya cukup untuk membutakan hati nurani mereka.
Penyakit kronis tersebut bukan hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi pemerintah tetapi juga di tingkat daerah yang dirasakan lemah pengawasanya, beberapa gubernur, oknum DPRD daerah, bupati, ikut-ikutan menyelewengkan uang negera yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnnya untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut adalah lahan subur para markus untuk meraih keutungan yang jumlahnya tidak sedikit. Disini dirasakan betul betapa lemahnya hukum dinegeri ini mereka yang seharusnya divonis maksimal mendaptkan hukaman yang minimal bahkan bebas. Ini sangat meprihatinkan sehingga efek domino dari lemahnya penegakan hukum dinegeri ini menjadikan para markus-markus atau mapia-mapia hukum dinegeri ini memeliki celah yang cukup besar untuk melakukan segala tindakan yang tentunya menguntunkan kepentingan mereka.
lemahnya partisipasi masyarakat adalah kunci sukses para pejahat kerah putih , sehingga para markus yang umumnya punya pengaruh penting dalam penegakan hukum dinegeri ini memiliki celah yang cukup untuk melakukan transsaksi kotor dengan para penjahat kerah putih untuk menghindarkan mereka dari segala jenis tindak pindana korupsi. Mereka bersama-sama mencari kelemahan-kelemahan system yang ada supaya terhindar dari jerat hukum tentu saja dengan imbalan yang menjadi hak para markus atas jasa- jasa yang telah dilakukannya.
Disinilah pentingnya pengawasan public terhadap segala penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para penjahat kerah putih dan oknum pejabat penegak hukum. Kontrol public merupakan senjata yang ampuh ketika para penegak hukum dirasa tidak dipercaya keberadaanya. Kontrol public bisa menjadi sangat penting keberadaanya apabila penjabat penegak hukum dianggap tidak berpihak kepada public. Sehingga peluang untuk terjadinya penyimpangan- penyimpangan dapat diminimalisasi secara berlahan. Perubahan akan terwujud jika kita bersama-sama bergadengan tangan melawan segala jenis penyimpangan yang terjadi dengan menegakan supremasi hukum dinegeri tercinta ini.
Evaluasi kewenangan pejabat penegak hukum adalah sebuah urgensi untuk mengebalikan kepercayaan public guna menegakan hukum dinegeri ini. Memaksimalkan hukuman terhadap mereka yang bersalah adalah salah satu jalan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
Transparansi dalam pengunggapan kasus-kasus besar adalah alternative penting untuk menghindarkan terjadinya penyelewengan terhadap pegungkapan kasus- kasus tersebut. Sehingga apa yang menjadi harapan public dinegeri ini bisa diwujudkan. Penegakan supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan dinegeri ini adalah jalan menuju Indonesia yang bersih.
Oleh: Nyoman Gede Mahayuna, S.S
Penulis, dan pemerhati masalah-masalah sosial politik.
